Pelajaran Orde Baru mengajarkan kita tentang bahaya penyatuan kekuatan militer dan politik. Konsep Dwifungsi ABRI, yang memberikan peran sosial dan politik kepada militer, secara historis telah membuktikan dampak negatifnya. Tujuannya mungkin baik, tetapi implementasinya justru menghambat demokrasi.
Salah satu dampak paling signifikan adalah hilangnya profesionalisme militer. Ketika prajurit harus mengurus pemerintahan dan politik, fokus utama mereka pada pertahanan negara menjadi terdistraksi. Hal ini menggerus kemampuan militer dalam menghadapi ancaman nyata.
Dominasi politik oleh militer juga membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Kritisisme terhadap pemerintah sering kali dianggap sebagai ancaman keamanan. Ini menciptakan iklim ketakutan yang menghalangi partisipasi publik dalam pembangunan.
Dwifungsi ABRI juga membuka pintu lebar bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kekebalan hukum yang diberikan kepada petinggi militer membuat mereka sulit dipertanggungjawabkan. Rakyat menjadi korban dari kebijakan yang tidak transparan dan tidak akuntabel.
Pengaruh militer dalam berbagai sektor, dari ekonomi hingga pendidikan, menciptakan ketidaksetaraan. Mereka memiliki akses istimewa yang tidak dimiliki oleh warga sipil. Ini merusak prinsip keadilan dan meritokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.
Kehadiran militer di parlemen dan birokrasi juga mengikis sistem checks and balances. Alih-alih mengawasi, mereka justru menjadi bagian dari kekuasaan. Ini melemahkan fungsi legislatif dan eksekutif sebagai penyeimbang.
Oleh karena itu, penghentian Dwifungsi ABRI menjadi langkah krusial. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan militer ke fungsi aslinya sebagai alat pertahanan negara. Mereka harus fokus pada profesionalisme dan modernisasi.
Reformasi ini memungkinkan militer menjadi institusi yang disegani karena kemampuan profesionalnya, bukan karena kekuasaan politiknya. Ini akan mengembalikan kepercayaan rakyat dan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai negara demokratis.
Dwifungsi ABRI juga sering digunakan untuk menindas perbedaan pendapat. Setiap gerakan yang dianggap “subversif” bisa langsung dihadapi dengan kekuatan militer. Hal ini membungkam pluralisme dan kebebasan berekspresi.
Masyarakat sipil harus mengambil peran kepemimpinan dalam pembangunan nasional. Tugas militer adalah melindungi, bukan memimpin. Ini adalah esensi dari negara demokrasi yang sehat. Sinergi antara keduanya sangat penting.
Pemisahan tegas antara ranah sipil dan militer adalah prasyarat mutlak. Pelajaran Orde Baru menunjukkan bahwa jika batas ini kabur, demokrasi akan terancam. Reformasi ini memastikan hal serupa tidak terulang kembali.
Pengakhiran Dwifungsi ABRI adalah bentuk komitmen pada reformasi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Ini juga menjadi contoh bagi negara lain di dunia.
Militer yang profesional akan lebih efektif. Mereka akan bisa menghadapi ancaman modern seperti siber dan terorisme. Fokus pada pertahanan akan membuat mereka lebih siap dan sigap. Profesionalisme adalah kunci.